NAMBO –Babasal-News.com 02/05/2026 Carut-marut persoalan dampak industri di Kecamatan Nambo akhirnya memicu reaksi keras dari elemen buruh. Pemegang Mandat KSBSI, Hermanius Burunaung, angkat bicara mengenai ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan yang kian mencekik warga di sekitar lingkar tambang dan pabrik.
Bagi Hermanius, peringatan Hari Buruh tahun ini bukanlah sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk membongkar tabir penderitaan warga Nambo. Ia menilai, deru mesin industri yang menjulang di wilayah tersebut belum selaras dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, terutama para pekerja dan keluarga mereka.
“Kita tidak bisa membiarkan narasi pertumbuhan ekonomi menutup mata kita terhadap fakta lapangan. Warga Nambo hari ini bukan menghirup udara kesejahteraan, melainkan debu industri yang mengancam masa depan kesehatan anak cucu kita,” tegas Hermanius dalam pernyataan resminya.
Ia menyoroti bahwa carut-marutnya tata kelola industri di Nambo telah menciptakan jurang sosial yang tajam. Sektor lapangan kerja yang dijanjikan sering kali menjadi pintu tertutup bagi putra daerah, sementara risiko lingkungan menjadi “paket wajib” yang harus diterima warga tanpa kompensasi yang sepadan.
Hermanius juga mengkritik implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dianggapnya hanya sebagai aktivitas “bedak kosmetik” perusahaan. Menurutnya, CSR seharusnya menyentuh aspek substansial seperti jaminan kesehatan jangka panjang dan perlindungan hak-hak buruh lokal yang bekerja di bawah tekanan polusi.
Sebagai pemegang mandat serikat buruh, ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan audit lingkungan secara transparan. Hal ini penting untuk memastikan apakah ambang batas emisi dan pengelolaan limbah di Nambo masih dalam koridor hukum atau sudah melampaui batas kewajaran.
“Negara tidak boleh kalah oleh korporasi. Jika izin lingkungan diberikan, maka pengawasan harus tegak lurus. Jangan sampai rakyat dikorbankan demi mengejar target produksi semata,” lanjut sosok yang dikenal vokal dalam menyuarakan kontrol sosial ini.
Kritik tajam ini juga dialamatkan pada transparansi rekrutmen tenaga kerja. Hermanius menuntut adanya sistem pintu terbuka bagi masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi sumber daya alam di tanah kelahiran mereka sendiri.
Dalam kacamata jurnalisme investigatif, fenomena Nambo adalah cermin retak pembangunan. Hermanius menegaskan bahwa KSBSI akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pihak perusahaan dan pemerintah dalam memitigasi dampak polusi udara yang kian meresahkan.
Ia juga mengingatkan bahwa keselamatan kerja (K3) bukan hanya berlaku di dalam pagar pabrik, tetapi juga bagi masyarakat yang tinggal di luar pagar namun terkena dampak langsung dari aktivitas produksi. “Lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa ditawar,” cetusnya.
Ke depan, Hermanius berencana menggalang kekuatan sipil dan lintas organisasi untuk melakukan pendataan riil terhadap warga yang mulai mengalami gangguan kesehatan akibat polusi udara. Data ini nantinya akan dijadikan basis tuntutan hukum jika perusahaan tetap bergeming terhadap keluhan warga.
“Perjuangan ini bukan tentang anti-investasi, melainkan tentang investasi yang manusiawi. Kita ingin industri yang menghidupkan, bukan industri yang perlahan-lahan membunuh ruang hidup rakyat,” pungkas Hermanius menutup pernyataannya dengan nada lugas.
